DETIK TV SUMSEL | Lubuk Linggau - Dalam keputusan Mendikbud RI Nomor : 0490/U/1992 Pasal 2 dijelaskan bahwa hadirnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta menyiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja.
Oleh karena itu, pemerintah pusat melalui kementerian Pendidikan mengucurkan dana yang disebut dana BOS regular untuk peserta didik yang bersekolah di SMK, yang besaran dananya adalah sebesar Rp.1.600.000 per-siswa pertahun, demikian pemerintah provinsi Sumatera Selatan, juga telah mengucurkan dana Pembiayaan Sekolah Berkeadilan (dana PSB) sebesar 1.500.000 per-siswa pertahun.
Dana yang seharusnya diperuntukkan untuk para siswa di SMKN 3 Lubuklinggau, diduga diselewengkan oleh oknum pejabat sekolah demi memperkaya diri pribadi tanpa pernah memperhatikan kebutuhan sekolah tersebut.
Beranjak dari situlah Mulyadi didampingi Rekannya ahmad Jamaludin sekira pukul 11:00 WIB, melaporkan oknum kepala sekolah ke Kejari LubukLinggau, atas dugaan korupsi Dana BOS Tahun 2024 di SMK Negeri 3 Lubuklinggau Sumatera Selatan, laporan bernomor : Istimewah/LPK/Aliansi/I/2025.
"Beranjak dari situlah, maka kami, ALIANSI MASYARAKAT PEDULI PENDIDIKAN, telah melaporkan oknum pejabat di SMKN 3 Lubuklinggau ke Aparat Penegak Hukum, dalam hal ini Kejari kota Lubuklinggau,"ujar Mulyadi Rabu (15/01/2025).
Laporan dimaksud menurut Mulyadi didasari adanya keluhan sejumlah warga Kota LubukLinggau, terutama wali murid yang menyekolahkan anaknya disekolah tersebut khususnya bagi anak-anak mereka yang duduk di kelas X dan XI yang diduga tidak pernah mengikuti dibeberapa Kegiatan sekolah, semisal praktek siswa disebakan tidak tersedianya bahan-bahan yang diperlukan memenuhi kebutuhan kegiatan praktek tersebut.
Tak sebatas itu, keluhan juga muncul
dari dewan guru dan staf yang mengeluhkan perilaku dan sikap pimpinan (Kepala Sekolah, Red) sebagai atasan yang kurang memperhatikan bawahan. Dan menurut para guru kepala sekolah jarang berada disekolah, lebih sering keluar, inten berkoordinasi dengan para oknum pejabat di Dinas Pendidikan Provinsi di Palembang, hingga mengabaikan tugas pokok di sekolah.
Berikutnya, Mulyadi menjelaskan hasil penelusuran serta bukti petunjuk, ditemukan sejumlah penyimpangan penggunaan anggaran sekolah yang patut diduga mengarah kepada tindakan melawan hukum yakni adanya dugaan korupsi dengan sejumlah bukti penyimpangan, yakni terdapat dugaan penggelembungan jumlah siswa, yang berdampak pada penyimpangan anggaran Dana BOS, BOS Reguler maupun dana PSB.
Kedua, adanya alokasi dana yang nilainya cukup fantastis pada kegiatan perjalanan dinas sekolah melebihi dana perjalanan dinas OPD. Ketiga, Terdapat dana makan minum yang jumlahnya sangat besar, berbanding terbalik dengan kesejahteraan para guru dan staf TU.
Dari pengakuan dewan guru, disekolah ini, sepanjang kepemimpinan oknum kepala sekolah ini, tidak tersedia minuman semisal teh manis atau kopi di sekolah berbeda sebelumnya. Bahkan dari sejumlah dokumen serta bukti pendukung lain, terjadi dugaan fiktif pada pembelian bahan-bahan praktek siswa.
Dari sejumlah item yang disebutkan itu, Mulyadi menduga telah terjadi penyimpangan pada anggaran disekolah SMK N 03 yang patut diduga Negara dirugika ratusan juta Rupiah.
Sebagai pelapor, ia berharap agar pihak kejari Lubuklinggau dapat menuntaskan kasus tersebut dan dapat menyeret pelakunya ke meja hijau, sekaligus menjadi efek jera bagi pejabat sekolah lainnya yang hanya memikirkan diri pribadi tanpa menghiraukan sekolah yang seharusnya mendapat perhatian lebih.
"Saya harap kejaksaan dapat menuntaskan kasus ini, hingga menyeret pelakunya ke meja hijau, kita lihat saja nanti," ucap Mulyadi mengingatkan agar kedepan para petinggi di dinas pendidikan provinsi Sumsel lebih selektif ketika mengangkat kepala sekolah.
"Saya ingatkan pejabat diknas provinsi untuk tidak main asal angkat, jangan hanya karena uang dan loyal pada atasan, kalian jadikan mereka pemimpin disekolah. Apa tidak dipertimbangkan dulu rekam jejaknya,"ujar Mulyadi yang telah mengenal dan mengetahui bahwa oknum pejabat disekolah ini, memiliki rekam jejak kurang baik bahkan termasuk bagian oknum Kepala sekolah bermasalah.
"Oknum pejabat inikan rekam jejaknya kurang baik, bergaya Hedon, suka kemewahan dengan kendaraan mewahnya, juga sering jalan keluar Negeri lalu memamerkannya, lihat saja dimedsos. Wajar saja kalau ia sering meniggalkan sekolah karena selalu ingin "setor muka"ke atasannya,"ujar Mulyadi berseloroh diamini rekannya Jamaluddin. (Fzn)
