DETIK TV SUMSEL | MURATARA - Aliansi Jurnalis Musi Rawas, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara (AJMLM) geruduk Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, perihal ini buntut dari tidak dibayarnya tagihan Advetorial oleh pihak sekretariat. Puluhan anggota aliansi tersebut mendesak pihak Sekwan untuk menjelaskan bagaimana tagihan Advetorial sebagian dibayarkan dan sisanya tidak ada kejelasan.
Ketua umum AJMLM Epranika Prandita selaku koordinator aksi ketika berorasi di halaman DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara mengatakan sangat perihatin dengan adanya kejadian tagihan Advetorial yang tidak dibayar tersebut, mengingat tagihan Advetorial tersebut sudah lama ditunggu oleh awak media namun kenyataannya pihak sekretariat terkesan hanya memberikan janji palsu.
Didaulat menyampaikan aspirasi puluhan rekan-rekan media, Epranika Prandita menyebutkan tagihan Awak media tersebut tidak serta-merta menjadi hak milik jurnalis seutuhnya tetapi ada kebijakan dari manajemen untuk berbagi dengan pihak redaksi, jika tagihan tersebut tidak dicairkan maka semua resiko akan menjadi tanggung jawab wartawan atau biro daerah setempat.
" Ini yang menjadi dilematis bagi jurnalis yang tidak belum memiliki media," ujarnya seusai aksi demo. Kamis (04/01/2024).
Sebelumnya di dalam orasinya Epranika Prandita mendesak kepada pihak sekretariat DPRD Muratara untuk sedetail mungkin memberi penjelasan terkait anggaran dan mekanisme kerja waktu pencairan. Dari hasil pantauan awak media pada saat proses pembayaran Advetorial dilakukan di lokasi hotel berbintang di Kota Lubuk Linggau.
Bahkan menurutnya, kondisi di perparah dengan tidak seluruh media yang mendapat pencairan, media-media yang menerima pencairan di undang secara diam-diam sedangkan, media yang tidak menerima tidak di panggil sama sekali.
Tidak hanya itu, dugaan lainnya disebutkan Epran bahwa ada kongkalikong permainan tagihan Advetorial yang dilakukan oknum tertentu dengan tidak dikembalikannya berkas yang di tolak pihak sekretariat DPRD Muratara.
" Tiada ucapan yang lain jika kejadian seperti copot Sekwan Muratara," tegas Epran.
Ditempat yang sama Ali Mu'ap menyoroti ada kejanggalan antara pencairan tahap pertama dan tahap ke dua, " Sangat bobrok sekali kinerja sekretariat DPRD ini, apabila tidak ada niat perbaikan maka pihak kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi," tandas Ali Mu'ap.
" PPTK sudah hilang rasa kemanusiaan, tidak mengerti dengan tupoksinya sendiri," sambungnya.
Seusai orasi, Sekretariat DPRD Muratara Efendi Aziz hadir dan langsung mengundang peserta aksi untuk masuk ke ruang persidangan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Terungkap di saat audensi Efendi Aziz menuturkan permasalahan yang sebenarnya terletak pada pendanaan, namun begitu di bagian manajemen dan sistem yang tidak jalan sehingga ada sebagian media tidak terbayarkan. Namun dikesempatan itu ia menjanjikan kedepannya akan ada perbaikan menyeluruh di sekretariat DPRD Muratara.
" Kami minta maaf akibat adanya media-media yang tidak kami bayar, namun bukan berarti media-media tersebut tidak kami kenal tetapi memang ketiadaan anggaran yang tidak mendukung," kata Efendi Aziz.
Ia mengatakan, dalam waktu dekat akan ada pengembalian berkas-berkas media hal ini dimaksudkan untuk menghindari preseden yang buruk terhadap sekretariat.
" Terimakasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukan, saran, dan arahan, semoga kedepannya akan ada perbaikan untuk semua," tukasnya. (Tim)
